Apa Pentingnya Pengabdian Kepada Masyarakat?
Kontak
Kontak LPPM Universitas Narotama: Gedung C 207 Universitas Narotama Jl. Arief Rachman Hakim 51, Surabaya. Website: http://lppm.narotama.ac.id Email:
Sri.Wiwoho@narotama.ac.id
Search
Categories
Visitor Counter
014454
Visit Today : 26
Visit Yesterday : 26
This Month : 841
This Year : 4005
Total Visit : 14454
Hits Today : 65
Total Hits : 38038
Who's Online : 1
Your IP Address: 54.198.224.121
plugins by Bali Web Design
Resource Learning
Sistem Informasi

Judul di atas merupakan simplifikasi atas berbagai pertanyaan yang mungkin muncul dalam pikiran banyak civitas akademika. Buat apa sih pengabdian kepada masyarakat? Ngapain orang ribut ngomongin soal pengabdian kepada masyarakat? Apa manfaatnya bagi perguruan tinggi? Jangan-jangan orang kampus “ribut-ribut” soal pengabdian kepada masyarakat karena kurang kerjaan? Jangan-jangan, pengabdian kepada masyarakat hanya menjadi kompensasi dan pelarian semata dari prestasi pengajaran dan penelitian mereka yang rendah?

Jujur, kalau dilihat secara sepintas, pertanyaan-pertanyaan di atas sempat pula mampir dalam pikiran saya. Apalagi, selama hampir 7 tahun sekolah di Australia, tak pernah sekalipun secara mantap mendapati pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu aktivitas mainstream oleh civitas akademika di sana. Yang ada hanya peningkatan kualitas pembelajaran dan penelitian. Akademisi yang baik, di sana, diukur oleh kualitas yang tak tertandingi dari kerja pembelajaran dan penelitiannya. Pula, kampus yang bonafide dinilai dari kualitas kedua kegiatan dimaksud.

Bahkan, hampir semua lembaga pemeringkat perguruan tinggi dunia menjadikan kedua kegiatan di atas sebagai standar penilaian. Sebagai contoh, The Times Higher Education Magazine-Quacquarelli Symonds (THE-QS) asal Inggris yang melakukan pemeringkatan tiap tahun mendasarkan kriteria penilaiannya secara formal pada empat hal. Yakni, kualitas penelitian (research quality), kesiapan kerja lulusan (graduate employability), pandangan internasional (international outlook), dan kualitas pembelajaran (teaching quality). Webometrics (lembaga asal Madrid, Spanyol, yang melakukan pemeringkatan perguruan tinggi dunia dua kali dalam setahun), meskipun mendasarkan penilaiannya pada kapasitas situs resmi sebuah perguruan tinggi dengan kekuatan materi unggahan dan unduhan (rich files), tetap menunjuk aktivitas pendidikan dan pengajaran, dan atau minimal penelitian terindeks sebagai ukurannya.

Lalu pertanyaannya, ngapain kita “ribut-ribut” soal pengabdian kepada masyarakat hingga muncul lembaga tersendiri di kampus-kampus di Indonesia bernama Lembaga Pengabdian Kepada (Pada) Masyarakat, atau Pusat Pengabdian Pada Masyarakat? Bahkan, pengabdian kepada masyarakat pun harus dijadikan sebagai program unggulan kampus-kampus Islam hingga pemerintah Kanada melalui Canadian International Development Agency (CIDA) atas kerjasama dengan Kementerian Agama RI menyelenggarakan SILE project segala macam?

Kalau mau memajukan perguruan tinggi di Indonesia, ya sudah benahi saja kualitas pengajaran dan penelitian. Titik. Selesai. Karena, dengan pembenahan dua dharma inilah, perguruan tinggi kita akan bermutu. Akan dilirik oleh dunia. Dan akan dihitung oleh siapapun. Sebaliknya, pengabdian kepada masyarakat tidak banyak membantu dalam hal ini. Oleh karena itu, forget it. Lupakan saja.

Pandangan semacam ini sepintas tidak tampak salahnya. Bahkan terkesan betul jika perspektifnya tunggal. Yakni, soal akademik semata. Tapi, membaca soal pengabdian kepada masyarakat oleh dunia kampus tidak bisa dilihat dari perspektif sempit seperti itu. Kita butuh broader perspective dengan menempatkan tugas suci perguruan tinggi dalam skala dan skema politik negara pada umumnya, dan realitas aksesabilitas pendidikan tinggi oleh warga bangsa pada khususnya. Pada titik inilah, kesadaran perlu dibangun dengan menempatkan aktivitas akademik dalam posisi yang terkait erat dengan bangunan politik negara dan kemampuan publik untuk mengakses layanan pendidikan tinggi di Indonesia.

Dalam pentas global, gambaran besar dari wajah kampus dan aktivitas pengabdian kepada masyarakat olehnya tidak tunggal. Apa yang saya ilustrasikan dari kasus Australia di atas benar adanya, dan hanya menjadi satu varian saja. Tapi, di kampus-kampus di Amerika dan Kanada, aspek pengabdian kepada masyarakat tetap menjadi perhatian penting. Ya, meskipun pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat menjadi perhatian utama. Perhatian pada kualitas pengabdian kepada masyarakat tidak terkalahkan dan atau terkesampingkan oleh aktivitas peningkatan kualitas pengajaran dan penelitian. Maka, skema-skema dan atau model-model pengabdian kepada masyarakat bisa mudah kita jumpai. Tengoklah situs-situs maya resmi kampus-kampus di sana. Anda segera menjumpai skema dan atau model dimaksud. Di sejumlah negara di Eropa, seperti Italia, skema dan model pengabdian kepada masyarakat juga bisa didapati.

Intinya, di negara yang bangunan politiknya adalah negara kesejahteraan (welfare state) dengan kapasitas besar negara untuk menyediakan layanan penuh atas semua kebutuhan warganya, aktivitas pengabdian kepada masyarakat tidak menjadi perhatian penting perguruan tinggi. Kampus merasa tidak perlu menghadirkan perannya sebagai agensi pengembangan kualitas kehidupan masyarakat. Karena apa? Semua sudah ditangani oleh negara. Itu syarat pertama. Syarat kedua, ada kekuatan oposisi yang terlembaga dan mapan, sehingga kalau pemerintah melenceng dalam menyediakan layanan publik, oposisi akan menjadi agensi checks and balances efektif.

Maka, di negara dengan kategori di atas public intellectual tidak muncul. Kalau ada intelektual, maka dia adalah intelektual buku, atau yang diistilahkan Antonio Gramsci traditional intellectual (intelektual tradisional). Yakni, intelektual yang hidupnya “dari buku dan untuk buku”. Kategori ini bisa dikenakan kepada figur intelektual menara gading yang, bila diperlukan, melakukan kongsi dan aliansi dengan kaum penguasa. Karena itu, intelektual kelompok ini cenderung konservatif terhadap perubahan sosial.

Sebaliknya, Gramsci mengidealisasikan adanya organic intellectual (intelektual organik). Kategori ini bisa dipakai untuk mendeskripsikan figur atau kelompok intelektual yang mendedikasikan dirinya untuk perjuangan menuju kebaikan kelompok sosial masyarakatnya. Kaum intelektual yang demikian ini sejatinya muncul secara alamiah dari dalam diri dan seiring dengan pergerakan masyarakat, bukan dipaksakan untuk merepresentasikan kepentingan masyarakatnya. Atau, dalam bahasa Gramsci, muncul dari kelompok pekerja (the working class). Karena itu, mereka cenderung revolusioner dan tidak konservatif. Gramsci menuliskan gagasan tentang konsep intelektual di atas dalam karyanya berjudul Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci (1971: 5-16).

Di negeri-negeri Asia, hadirnya organic intellectual sangat dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan atas traditional intellectual. Alasannya simpel. Negeri-negeri Asia tidak banyak yang membangun desain politik negaranya dengan welfare state beserta kekuatan oposisi yang terlembaga. Apalagi Indonesia. Karena bukan welfare state, banyak urusan warga yang tidak selesai oleh negara. Oposisi pun tidak terlembaga. Di sinilah hadirnya akademisi dengan perhatian dan orientasi besar pada pengabdian kepada masyarakat, atau organic intellectual, sangat ditunggu-tunggu oleh publik.

Bahkan, negara juga sangat membutuhkan akademisi yang demikian menyusul tidak mampunya negara itu sendiri menyelesaikan semua persoalan hidup rakyatnya. Absennya akademisi berkategori organic intellectual di atas hanya akan mengkhianati harapan publik yang besar pada mereka.

Seiring dengan hal di atas, fakta soal aksesabilitas pendidikan tinggi oleh rakyat di Indonesia masih sangat kecil. Hal itu bisa dilihat dari angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi yang masih menjadi salah satu persoalan besar pendidikan nasional. Pasalnya, sejauh ini, angka partisipasi dimaksud terbilang rendah, yakni 18 persen. Dari total jumlah penduduk berusia 19-24 tahun (yakni sekitar 25 juta orang), baru 18 persen menikmati pendidikan tinggi. Dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Thailand, angka partisipasi pendidikan tinggi Indonesia masih jauh tertinggal. Di Malaysia, angka partisipasi di jenjang pendidikan tinggi telah mencapai 35 persen, dan Thailand sekitar 45 persen (Kompas, 27 Agustus 2009).

Maka, lewat skema pengabdian kepada masyarakatlah pendidikan tinggi bisa menjangkau (outreach) kebutuhan publik yang masih belum mampu dilayani secara kuantitatif dan kualitatif oleh negara. Apalagi, pendidikan tinggi masih terlalu mahal bagi kebanyakan rakyat. Maka pula, pengabdian menjadi salah satu tugas mainstream pergurun tinggi melalui skema Tri Dharma Perguruan Tinggi. Yakni, pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kapada masyarakat. Karena itu, kesadaran penuh harus segera dibangunkan: Tri Dharma Perguruan Tinggi mutlak bagi pendidikan tinggi di Indonesia. Juga, harus dijalankan secara sinergis dan komplementer.

Oleh: Akh. Muzakki, Grad Dip SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D
diambil dari : http://sile-lld.org/sile/?p=140

Leave a Reply